JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memperhitungkan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurut Budi Karya, ada dua yang dilakukan, pertama angka rekomendasi, refleksi dari investasi dan beban bunga (angka keekonomian); serta kedua harga pasar.
Budi Karya menjelaskan, jika ternyata angka ekonominya tinggi sekali, pemerintah harus bisa membuat angka itu mendekati angka pasar. “Sudah diperhitungkan, dengan capital injection (suntikan modal), harganya antara Rp 250-300 ribu,” ujar Budi Karya dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
Budi Karya berharap tarifnya akan mendekati harga yang bisa dibayar oleh masyatakat. “Sehingga (soal tarif) tidak ada masalah,” tutur Budi Karya.
Soal besaran subsidi yang disiapkan pemerintah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan Kemenhub telah membahas mengenai itu. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan hasil pembahasannya. “Sudah (dibahas). Nanti saya jawab,” kata dia.
“Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya,” ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
“Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum, seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara,” kata Jokowi.
