- Advertisement -spot_img
HomeBeranda EkbisAECC ke-23 Membahas 16 Priority Economic Deliverables

AECC ke-23 Membahas 16 Priority Economic Deliverables

- Advertisement -spot_img

JAKARTA – Puncak Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta. KTT ke-42 sebelumnya telah di laksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei. Khusus untuk kelompok pilar ekonomi, telah digelar Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting pada Sabtu (2/9/2023) di Jakarta.

Pertemuan itu menyiapkan dan membahas berbagai hal untuk disampaikan dalam pertemuan tingkat Menteri, yaitu The 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting, pada Minggu (3/9/2023).

AECC akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku chair yang membawahi pilar-pilar ekonomi. Terdapat tiga Strategic Thrust dalam pilar ekonomi. Ketiganya adalah Recovery RebuildingDigital Economy, dan Sustainability. Dalam ketiga pilar tersebut, terdapat 16 Priority Economic Deliverables (PED).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) disaksikan Gubernur Bank Negara Malaysia Rasheed Ghaffour (kanan), Wakil Direktur Pelaksana Otoritas Moneter Singapura Leong Sing Chiong (kiri) berjabat tangan dengan Deputi Gubernur State Bank of Vietnam Thanh Ha Pham (kedua kanan) usai menandatangani berkas nota kesepakatan kerja sama (MoU) di Jakarta, Jumat (25/8/2023). Bank Sentral Vietnam sepakat untuk bergabung dalam kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Enam PED dalam Recovery Rebuilding, yang semuanya telah berstatus “completed”, adalah ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF); Mendorong pemulihan, menjamin stabilitas, ketahanan ekonomi dan keuangan; Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan ketahanan pangan dan gizi sebagai respon terhadap krisis; Penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);  Pembentukan Unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia;  dan ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative.

Kemudian lima PED Digital Economy, dua di antaranya sudah selesai, sedangkan sisanya berstatus “on-going”, adalah Implementasi Penuh Electronic Certificate of Origin (e-Form D) through the ASEAN Single Window; Meningkatkan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperkuat ketahanan di sektor Keuangan; Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk memungkinkan mobil self-driving di ASEAN; dan ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery).

Sementara itu pada Strategic Thrust yang ketiga yakni Sustainability, terdapat lima PED, tiga di antaranya sudah selesai, sedangkan dua masih berlangsung, yaitu Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); Pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pengembangan ASEAN Blue Economy Framework;  Mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau; dan Deklarasi Sustainable Energy Security through Interconnectivity.

“Dari 16 prioritas ekonomi ini, rencananya akan ada 11 PED yang selesai di KTT nanti. Sedangkan lima PED lain akan segera diselesaikan di kuartal empat 2023. Diharapkan per tahun ini 16 PED bisa diselesaikan bersama-sama,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dijelaskan juga perkembangan terkini seluruh PED, antara lain terkait ekosistem mobil elektronik atau electric vehicle (EV) dan Digital Economic Agreement Framework (DEFA). Untuk mengembangkan ekosistem EV, ASEAN mendorong standardisasi yang sama misalnya dalam charging station. ASEAN juga menguatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat ekosistem EV tersebut. Di Indonesia sendiri, Pemerintah tengah mendorong penambahan charging station untuk mendukung pengembangan ekosistem EV ini.

Terkait DEFA, dikatakan dalam konferensi pers bahwa kerangka kerja tersebut akan diluncurkan pada acara AECC. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional. Adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.

Konferensi pers yang dimoderatori oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menghadirkan tujuh narasumber, yakni Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Koordinator Investasi dan Kerjasama Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ridwan Budi Santoso, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika.

Kemudian Deputi Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia Diah Esti Handayani, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kementerian Kominfo Ichwan Nasution, Kepala Akses Industri International Kementerian Perindustrian Tri Supondi, Direktur Perdagangan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas Laksmi Kusumawati, serta Asdep Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain Badan Standarisasi Nasional Konny Sagala. (ltg/Diana/Elvira Inda Sari)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -
Must Read
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
porn