JEMBER – Suasana politik di Jember memanas dengan adanya isu ketidaknetralan KPU dan Bawaslu menjelang pemilu.
Beberapa dugaan kecurangan mencuat dan menjadi perhatian nasional.
Bambang Hariyanto, anggota DPR RI Komisi XII, telah melaporkan hal ini kepada fraksi Gerindra di Komisi II DPR RI yang membawahi penyelenggaraan pemilu.
“Kami sudah sampaikan temuan ini ke fraksi. Akan ada pemanggilan terhadap penyelenggara yang terindikasi melanggar,” ungkapnya.
Menurut Bambang, dugaan pelanggaran ini tidak hanya terjadi di Jember, tetapi juga di daerah lain.
“Kami akan menindak semua kasus serupa di wilayah lain. Ini bukan hanya persoalan di Jember saja,” tegasnya.
Ia mengaku telah mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman terkait isu di Jember.
“Rekaman ini menunjukkan adanya pola sistemik untuk mendukung salah satu calon tertentu,” ujarnya dengan nada prihatin.
Bambang menilai situasi ini sangat memprihatinkan.
“Proteksi dan arahan yang terkesan berpihak kepada calon tertentu benar-benar mengancam demokrasi kita,” tambahnya.
Selain melaporkan ke fraksi, Bambang menyatakan bahwa Komisi II akan meningkatkan pengawasan terhadap mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu.
“Kami ingin memastikan proses rekrutmen ke depan benar-benar netral,” jelasnya.
Saat ini, pihak KPU dan Bawaslu RI tengah menggelar evaluasi bersama fraksi-fraksi partai untuk mengurai permasalahan ini.
“Kami sedang mendengar masukan dari berbagai pihak agar kasus ini bisa diusut tuntas,” kata Bambang.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan CTM (Chlorpheniramine Maleate) dalam kasus kecurangan di Jember.
“Meski bukan narkoba, CTM adalah obat dengan aturan khusus dan tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.
Bambang menyebutkan bahwa penggunaan CTM secara tidak tepat memiliki potensi melanggar hukum.
“Jika terbukti ada pelanggaran pidana, kami akan meminta aparat hukum untuk menindak tegas,” lanjutnya.
Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
“Kita harus memastikan semua proses pemilu berjalan bersih, jujur, dan adil,” ujar Bambang.
Ia berharap publik turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.
“Kami butuh partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu ini agar demokrasi terjaga,” imbuhnya.
Bambang menegaskan, jika kasus di Jember ini tidak ditangani dengan serius, akan menjadi preseden buruk bagi pemilu di masa mendatang.
“Kita tidak ingin demokrasi kita hancur karena ulah oknum tertentu,” pungkasnya.
