JEMBER – Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember melangsungkan audiensi dengan enam elemen masyarakat untuk memperkuat transparansi dan netralitas pelaksanaan Pilkada di Jember.
Audiensi tersebut melibatkan berbagai kelompok, seperti pengacara, aktivis masyarakat, hingga pemantau pemilu yang turut menyampaikan berbagai masukan kritis dan aspiratif.
Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan tujuan utama audiensi ini adalah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pilkada.
“Kami ingin menampung semua masukan dari masyarakat terkait pemilu yang akan di selenggarakan,” ujarnya, Selasa (4/11/2024).
Ardi menambahkan bahwa Pansus menerima sejumlah surat yang dikirimkan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilkada Jember.
“Kami tindaklanjuti berbagai surat yang sudah masuk,” imbuhnya.
Selama pertemuan, beberapa elemen masyarakat mengkritisi netralitas penyelenggara Pilkada serta menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan APBD 2024 dalam Pilkada.
“Tadi kami menerima masukan soal netralitas dan pengawasan anggaran APBD 2024 yang disoroti oleh masyarakat,” jelas Ardi.
Selain masukan, para pemantau pemilu juga menyerahkan berbagai dokumen dan bukti berupa rekaman video dan foto kepada Pansus untuk kajian lebih lanjut.
Di antara dokumen yang diserahkan, terdapat Surat Keputusan (SK) Tim Perumus yang dianggap bermasalah dalam prosedur penerbitannya.
“SK ini disinyalir tidak sesuai prosedur,” tegas Ardi.
Lebih lanjut, Ardi menyampaikan bahwa Pansus mendapat permintaan untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak berpihak dalam Pilkada mendatang.
“ASN harus netral. Kami akan pastikan ini di Pansus supaya Pilkada berjalan dengan semestinya,” ujarnya menekankan komitmen Pansus.
Ardi menambahkan bahwa ASN yang terlibat dalam Pilkada akan diawasi ketat agar tidak memihak, sehingga masyarakat bisa merasa aman dan percaya pada proses Pilkada.
Untuk menindaklanjuti masukan yang diterima, Pansus Pilkada DPRD Jember akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember.
Pertemuan dengan KPU dan Bawaslu dijadwalkan berlangsung besok, di mana Pansus akan mengkoordinasikan seluruh laporan serta aduan yang telah masuk.
 Pilkada DPRD Jember melangsungkan audiensi dengan enam elemen masyarakat untuk memperkuat transparansi dan netralitas){kind=link}