JEMBER – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana saat memasuki musim hujan, Rabu (4/12/2024).
Kepala BPBD Jember, Widodo, menyatakan bahwa Kabupaten Jember saat ini dalam status siaga bencana untuk mengantisipasi potensi risiko yang meningkat selama musim hujan.
“Ada beberapa titik rawan bencana di Kabupaten Jember. Potensi bencana seperti tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang cukup besar dan dapat merugikan masyarakat sekitar,” ujarnya saat diwawancarai.
Widodo menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi dengan melibatkan masyarakat, relawan, serta desa-desa di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana.
“Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya pencegahan sebelum bencana terjadi,” tambahnya.
Widodo menyebutkan bahwa tanah longsor menjadi salah satu bencana yang rawan terjadi, khususnya di wilayah Jember bagian utara seperti Kecamatan Jelbuk, Sukorambi, Panti, Bangsalsari, Tanggul, dan Silo, terutama di kawasan Garahan yang merupakan jalur nasional penghubung Jember-Banyuwangi.
“Banjir juga menjadi perhatian utama di musim hujan. Beberapa titik rawan banjir, seperti yang terjadi kemarin di Kecamatan Tempurejo, dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi serta perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian musiman,” jelas Widodo.
Ia menambahkan bahwa berkurangnya kemampuan tanah di lereng dan bukit untuk menahan air menyebabkan genangan yang berpotensi menimbulkan banjir.
Selain Tempurejo, Kecamatan Semboro juga menjadi salah satu wilayah yang rawan banjir, karena aliran sungai dari lereng Argopuro memiliki potensi longsor dan banjir, terutama di hulu Sungai Tempurejo, Semboro, dan Kencong.
“Kami berharap masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mengantisipasi potensi bencana, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan,” tegasnya.
Koordinasi dan Upaya Pencegahan
Widodo menyatakan bahwa BPBD Jember terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur, yang memiliki wewenang untuk melakukan normalisasi sungai.
“Normalisasi sungai yang belum dilakukan selama bertahun-tahun menjadi prioritas. Kami berharap ke depan koordinasi dengan Dinas PU dan instansi terkait dapat lebih intensif,” tuturnya.
BPBD Jember juga telah berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk memetakan daerah-daerah aliran sungai yang menjadi prioritas dalam normalisasi dan pengembangan.
“Dengan langkah ini, kami berharap dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi di masa mendatang,” tutup Widodo.
 Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana saat memasuki){kind=link}